Salah satu kendala terbesar yang dihadapi pesantren adalah sedikitnya kepemilikan Izin Bangunan Gedung (PBG). PBG, yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, merupakan dokumen krusial untuk legalitas aset. Tanpa PBG, pesantren menghadapi kesulitan dalam pengembangan, renovasi, dan bahkan jaminan keamanan bangunan. Solusi cepat dan terstruktur kini dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.
Mengapa PBG Menjadi Kendala Utama?
Banyak bangunan pesantren berdiri sebelum adanya regulasi PBG atau dibangun secara bertahap tanpa proses formal. Pengurus sering mengutamakan pembangunan fisik daripada aspek administrasi. Akibatnya, saat ini, banyak aset vital pesantren berada dalam status ilegal, menghambat akses bantuan.
Proses pengurusan Izin Bangunan Gedung seringkali dianggap rumit dan membutuhkan biaya besar, terutama bagi pesantren yang mandiri. Persyaratan teknis yang detail, seperti perhitungan struktur oleh insinyur bersertifikat, menjadi tantangan besar yang sulit diatasi.
Kondisi Izin Bangunan Gedung yang mandek ini tidak hanya masalah legalitas, tetapi juga masalah keselamatan. Bangunan tanpa PBG umumnya belum terverifikasi kelayakan strukturalnya. Risiko bahaya bagi santri menjadi lebih tinggi dan tidak terjamin.
Solusi Cepat Melalui Asistensi Khusus
Pemerintah melalui Kementerian Agama harus proaktif memberikan asistensi khusus kepada pesantren. Tim pendamping teknis yang terdiri dari arsitek dan insinyur sipil perlu diturunkan. Mereka bertugas membantu pesantren menyusun dokumen teknis yang dipersyaratkan.
Program pemutihan atau penyederhanaan persyaratan Izin Bangunan Gedung untuk lembaga pendidikan keagamaan sangat mendesak. Skema ini dapat memangkas birokrasi, mengurangi biaya, dan mempercepat proses penerbitan PBG.
Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan ramah pengguna (user-friendly) juga akan membantu. Sistem ini memungkinkan pesantren untuk melacak status pengajuan PBG secara online. Transparansi proses dapat mendorong partisipasi pengurus.
Jaminan Keamanan dan Legalisasi Aset
Kepemilikan Izin Bangunan Gedung tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga membuka akses terhadap program renovasi dan penguatan struktur dari pemerintah. Legalitas aset adalah kunci untuk meningkatkan kualitas fisik pesantren.
Legalitas aset ini juga penting untuk sociopreneurship dan pengembangan ekonomi pesantren. Aset yang legal dapat dijadikan jaminan atau modal dalam skema kerjasama ekonomi yang sah. Ini menjamin keberlanjutan finansial.
Mendorong kepemilikan Izin Bangunan Gedung adalah langkah strategis. Ini adalah upaya nyata pemerintah dan pesantren untuk memastikan bahwa tempat belajar santri aman, legal, dan layak. Legalitas aset adalah pondasi bagi masa depan pesantren yang lebih baik.